BANJARNEGARA – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengambil langkah progresif dalam menekan angka kasus perundungan (bullying) serta kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di lingkungan pendidikan keagamaan. Melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Santri, Pemprov Jateng berkomitmen menciptakan ekosistem pesantren yang lebih aman dan proaktif.
Komitmen tersebut ditegaskan oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin), dalam acara Halaqah Interaktif Pengasuh Pesantren Putri yang digelar di Pendopo Dipayudha Banjarnegara, Senin (11/5/2026).
Sistem Perlindungan Proaktif: Bukan Sekadar Penanganan Kasus
Gus Yasin menekankan bahwa pesantren harus bergeser dari pola penanganan kasus ke arah sistem perlindungan yang bersifat preventif. Menurutnya, edukasi sejak dini merupakan kunci utama dalam memutus rantai kekerasan.
“Yang utama adalah memberikan edukasi kepada pesantren mengenai pentingnya perlindungan santri, sekaligus membentuk satgas anti-bullying dan anti-kekerasan terhadap perempuan serta anak,” ujar Gus Yasin.
Langkah konkret ini diwujudkan melalui kolaborasi strategis antara Pemerintah Provinsi dengan Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI NU). Program ini juga akan diintegrasikan dengan layanan kesehatan jemput bola melalui program Dokter Spesialis Keliling (Spelling) guna memantau kesehatan fisik dan mental para santri secara berkala.
Ruang Aman untuk Kesehatan Mental
Gus Yasin menyoroti fenomena “gunung es” dalam kasus kekerasan, di mana banyak korban memilih bungkam karena takut atau tidak memiliki saluran pengaduan. Kehadiran Satgas diharapkan mampu menjadi “ruang aman” bagi santri untuk bercerita tanpa tekanan.
“Meningkatnya persoalan kesehatan mental dan kekerasan pada remaja harus menjadi perhatian serius. Korban harus punya ruang aman untuk menyampaikan persoalan yang mereka alami,” tambahnya.
Dukungan Nasional dan Lokal
Senada dengan Gus Yasin, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi, menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah isu nasional yang memerlukan penanganan lintas sektor.
Sementara itu, Bupati Banjarnegara, Amalia Desiana, mengingatkan bahwa status pesantren sebagai lembaga pembentuk karakter bangsa sangat bergantung pada lingkungannya yang ramah anak.
Rekomendasi Halaqah Jawa Tengah
Di penghujung kegiatan, para pengasuh pesantren se-Jawa Tengah menyepakati beberapa poin penting, antara lain:
- Pembentukan Satgas di Tiap Pesantren: Menjadikan Satgas sebagai unit wajib di seluruh pondok pesantren.
- Pendekatan Spiritual-Persuasif: Menggunakan nilai-nilai agama untuk menyentuh sisi emosional santri agar tercipta suasana belajar yang harmonis.
- Penguatan Mental: Memberikan pendampingan psikologis bagi santri yang mengalami trauma atau kendala emosional.
Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa Jawa Tengah serius dalam mereformasi perlindungan anak di dalam institusi pendidikan berbasis agama demi masa depan generasi yang lebih sehat dan aman.
