Qatar, KabarNuJateng.com – Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, pada hari Selasa (30 September 2025) menyatakan bahwa proposal perdamaian Gaza yang baru-baru ini diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerlukan klarifikasi dan negosiasi lebih lanjut. Meskipun mengakui bahwa rencana tersebut mencapai sasaran utama untuk mengakhiri perang, PM Al Thani menegaskan bahwa ada beberapa aspek penting dalam proposal 20 poin tersebut yang masih membutuhkan pembahasan mendalam. Pernyataan ini disampaikan saat dunia menanti respons resmi dari berbagai pihak terkait, terutama kelompok Hamas di Gaza.
PM Qatar mendesak semua pihak yang terlibat untuk memandang rencana perdamaian tersebut secara konstruktif dan memanfaatkan kesempatan yang ada untuk menghentikan konflik yang berkepanjangan. Menurutnya, meskipun solusi yang dihasilkan saat ini mungkin tidak “sempurna,” jalur negosiasi yang dibuka ini harus dianggap sebagai fondasi yang penting untuk dibangun dan diupayakan agar berhasil. Ia menekankan kembali komitmen negara-negara Arab dan Islam dalam memastikan bahwa rakyat Palestina dapat tetap berada di tanah mereka dan mencapai solusi dua negara yang berkelanjutan.
Proposal perdamaian Gaza yang dimaksud ini diluncurkan sehari sebelumnya oleh Presiden Trump bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih. Secara substansial, rencana tersebut berisi tuntutan utama dari pihak Israel, seperti perlucutan senjata total terhadap Hamas dan pembentukan komite teknokratis Palestina untuk mengatur Gaza. Di sisi lain, rencana ini juga menawarkan prospek, walau tidak menjamin, adanya jalur menuju penentuan nasib sendiri dan kenegaraan bagi Palestina di masa depan.
Saat ini, fokus utama tertuju pada respons dari Hamas, di mana PM Qatar mengonfirmasi bahwa pemerintahnya belum menerima jawaban resmi dari kelompok tersebut. Proposal ini datang pada waktu yang kritis, menyusul intensitas serangan Israel di Gaza yang telah menewaskan puluhan ribu warga sipil sejak Oktober 2023. Tekanan diplomatik dari berbagai pihak kini menghimpit Hamas untuk mempertimbangkan dan merespons persyaratan yang sebagian besar sangat menguntungkan Israel tersebut.
Dengan posisinya sebagai mediator kunci, Qatar memainkan peran sentral dalam proses ini. Pernyataan PM Al Thani mengindikasikan bahwa proses negosiasi masih jauh dari selesai dan membutuhkan upaya diplomatik yang kuat. Kebutuhan akan klarifikasi dan negosiasi menjadi isyarat bahwa Qatar—dan mungkin juga pihak-pihak Arab lainnya—melihat adanya poin-poin krusial dalam rencana Trump yang harus diubah atau diperjelas demi mencapai kesepakatan damai yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak, termasuk aspirasi rakyat Palestina.
