Di Indonesia, segala sesuatu sering dinilai berdasarkan angka seperti APBN, inflasi, bahkan tingkat kebahagiaan. Di tengah arus penilaian semacam itu, pesantren kerap ditempatkan pada posisi yang terhormat namun miskin harta. Pesantren dihormati, tetapi jarang dianggap sebagai kekuatan ekonomi. Padahal, sesungguhnya pesantren memiliki potensi besar yang sering terabaikan: kemandirian yang tumbuh dari keyakinan agama.
Kita sering beranggapan bahwa ekonomi hanya soal modal, akses, dan relasi. Anggapan itu tidak keliru, tetapi kita melupakan satu unsur yang lebih fundamental: mentalitas. Di sinilah kisah Abdul Rahman bin Auf, sahabat Nabi yang kaya raya, menjadi inspirasi. Saat hijrah ke Madinah tanpa harta dan jaringan, ia ditawari bantuan, namun ia menjawab, “Tunjukkan aku pasar.” Jawaban singkat itu menunjukkan sikap tegas: ia tak mau menjadi beban. Di zaman sekarang yang sarat dengan pengajuan proposal, sikap seperti itu terasa langka.
Kini, pesantren berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, pesantren tetap mempertahankan peran tradisionalnya: mendidik, membina akhlak, dan menjaga nilai-nilai keagamaan. Di sisi lain, tekanan ekonomi modern memaksa pesantren untuk bertahan, berkembang, bahkan bersaing. Pertanyaannya, apakah pesantren akan terus bergantung pada bantuan, atau mulai belajar berdiri di atas kaki sendiri?
Mengambil inspirasi dari Abdul Rahman bin Auf bukan berarti mengubah pesantren menjadi pusat bisnis. Justru sebaliknya: menghadirkan nilai-nilai luhur pesantren ke dalam dunia usaha. Kejujuran, kesederhanaan, dan keberkahan adalah tiga hal yang kerap hilang dalam praktik ekonomi modern.
Sayangnya, kita sering terjebak dalam romantisme. Kita ingin pesantren mandiri, tapi enggan membahas cara mencapainya. Kita memuji jiwa wirausaha, tapi takut mengambil risiko. Kita berbicara tentang ekonomi syariah, tapi masih ragu untuk menerapkannya secara disiplin.
Padahal, langkah awal tak perlu besar-besaran. Kemandirian ekonomi pesantren bisa dimulai dari hal-hal sederhana: koperasi yang dikelola serius, usaha pertanian yang tidak sekadar simbolis, atau produk sederhana yang benar-benar menembus pasar. Kuncinya bukan pada skala, melainkan konsistensi.
Sebenarnya, praktik ekonomi berbasis komunitas seperti ini bukan hal baru di dunia Islam. Di Turki, banyak lembaga pendidikan berbasis wakaf yang bertahan puluhan hingga ratusan tahun karena didukung oleh ekosistem usaha umat. Rumah sakit, toko, pasar, dan properti produktif dikelola untuk membiayai pendidikan dan layanan sosial. Negara hadir, tapi masyarakat juga bergerak.
Di Malaysia, sejumlah pesantren modern dan lembaga tahfiz mulai membangun unit usaha sendiri: percetakan, perkebunan, koperasi santri, hingga bisnis ritel komunitas. Mereka sadar bahwa lembaga pendidikan akan lebih merdeka jika kebutuhan operasionalnya tak bergantung sepenuhnya pada donasi.
Di Bangladesh, gerakan keuangan mikro berbasis komunitas tumbuh dari kesadaran sederhana: bahwa rakyat kecil pun memiliki daya hidup jika diberi akses dan kepercayaan. Ekonomi kerakyatan dibangun bukan dari konglomerasi, melainkan keberanian memberdayakan lapisan bawah.
Di beberapa kawasan Timur Tengah, tradisi wakaf produktif telah lama menjadi penopang pendidikan Islam. Masjid, madrasah, dan pusat sosial tidak hanya hidup dari sumbangan sesaat, tetapi dari aset yang dikelola secara produktif. Ada kesadaran bahwa ibadah tak berhenti di sajadah, tetapi juga tercermin dalam tata kelola ekonomi.
Di Indonesia, peluang ini sebenarnya mulai terbuka. Negara perlahan mulai menyadari bahwa pesantren bukan sekadar institusi pendidikan agama, tetapi juga simpul sosial dan ekonomi masyarakat. Karena itu, kebijakan afirmasi pemerintah semestinya tidak berhenti pada bantuan seremonial atau program jangka pendek. Yang dibutuhkan adalah ekosistem.
Pemerintah bisa memulai dari hal mendasar: memperkuat akses permodalan untuk usaha pesantren, memperluas pelatihan kewirausahaan bagi santri, hingga membuka kemitraan antara pesantren dan industri nasional. Pesantren yang berbasis pertanian, misalnya, jangan hanya diberi bibit tetapi juga akses distribusi dan pemasaran. Pesantren yang memiliki produk UMKM jangan hanya ikut bazar tahunan, tetapi benar-benar masuk ke rantai pasok nyata.
Lebih jauh, afirmasi terhadap pesantren perlu ditempatkan sebagai investasi sosial jangka panjang. Sebab pesantren memiliki sesuatu yang tidak selalu dimiliki lembaga ekonomi modern: kedekatan dengan masyarakat akar rumput. Di banyak daerah, pesantren justru lebih dipercaya daripada institusi formal lainnya. Modal sosial sebesar ini sangat disayangkan jika hanya dipandang sebagai ornamen budaya.
Karena itu, strategi pemerintah semestinya diarahkan untuk menjadikan pesantren sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat: pusat pelatihan kerja, inkubator UMKM halal, penggerak koperasi desa, hingga pusat literasi keuangan syariah. Negara tak perlu terlalu dominan, cukup menjadi penghubung, penguat, dan pelindung ekosistem.
Di sinilah pelajaran penting dari Abdul Rahman bin Auf: kejujuran sebagai fondasi. Ia tidak membangun kekayaan dengan spekulasi, melainkan dengan kepercayaan. Dalam ekonomi modern yang sarat manipulasi citra, kejujuran justru menjadi komoditas langka dan karenanya bernilai tinggi.
Ada satu hal lagi yang sering terlupa: dalam Islam, kekayaan bukan tujuan akhir. Ia hanyalah alat. Abdul Rahman bin Auf menjadi kaya, tetapi ia tidak pernah dikuasai oleh hartanya. Ia memberi, bahkan ketika memberi terasa berat.
Pesantren bisa belajar dari sini. Bahwa ekonomi bukan hanya tentang pertumbuhan, tetapi juga tentang berbagi. Bahwa keuntungan bukan sekadar angka, melainkan dampak. Dan bahwa kemandirian sejati bukan berarti menutup diri, tetapi mampu berdiri tanpa kehilangan empati.
Karena itu, yang dibutuhkan pesantren hari ini mungkin bukan sekadar bantuan dana, melainkan perubahan paradigma. Santri tak hanya dididik menjadi penceramah, tetapi juga pengelola usaha yang amanah. Kiai tak hanya menjadi penjaga moral, tetapi juga pengarah visi ekonomi umat. Dan masyarakat tak lagi melihat pesantren sebagai objek bantuan semata, melainkan mitra pembangunan sosial.
Akhirnya, kita perlu jujur: membangun ekonomi pesantren bukan pekerjaan sehari dua hari. Ia butuh visi, keberanian, dan yang sering dilupakan, kesabaran. Jalan ini bukan jalan yang ramai. Ia lebih mirip jalan sunyi, seperti yang ditempuh Abdul Rahman bin Auf berabad-abad lalu.
Tapi justru di jalan sunyi itulah, sering kali, keberkahan menemukan jalannya sendiri.
