Jakarta – A’wan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Abdul Muhaimin, melontarkan kritik tajam terhadap struktur PBNU saat ini. Ia mengaku prihatin atas melemahnya peran advokasi NU di tengah berbagai persoalan rakyat.
Dalam diskusi interaktif bertajuk “NU di Persimpangan: Menjaga Peran Civil Society di Era Baru” di Jakarta, Selasa (12/5/2026), KH Abdul Muhaimin menyoroti sejumlah kasus yang menurutnya justru mendapat pendampingan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Muhammadiyah.
“Saya sedih sebagai A’wan. Kasus Wadas itu dikawal LBH Muhammadiyah, yang mengawal kasus PSN di PIK 2 juga LBH Muhammadiyah. Ke mana NU-nya?” ujarnya.
NU Kehilangan Posisi Tawar
Lebih lanjut, ia menilai bahwa NU saat ini kehilangan posisi tawar (bargaining position) dalam percaturan kebijakan politik dan ekonomi nasional. Bahkan, menurutnya, kepentingan pesantren masih terus terpinggirkan.
“NU hari ini tidak memiliki bargaining position dalam kebijakan politik-ekonomi, apalagi pesantren yang sampai sekarang masih terpinggirkan,” tegasnya.
Kritik ini menjadi pengingat bagi PBNU untuk kembali memperkuat peran civil society dan advokasi bagi kepentingan umat.
