SEMARANG, kabarnujateng.com — Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah menggelar rapat pleno yang diikuti jajaran lengkap mulai dari Mustasyar, A’wan, Syuriyah, Tanfidziyah, hingga badan otonom. Rapat Pleno yang berlangsung di Gedung PWNU Jateng, Jalan dr Cipto 180 Semarang, Senin (13/10/2025), membahas sejumlah isu strategis yang tengah berkembang di Jawa Tengah.
Ketua Tanfidziyah PWNU Jateng, KH Abdul Ghaffar Rozin, mengungkapkan terdapat tiga isu pokok yang menjadi perhatian serius dalam pleno tersebut, yakni wacana pemberlakuan kembali lima hari sekolah, kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta penanganan rob yang melanda wilayah pesisir utara Jawa Tengah.
Gus Rozin menyampaikan bahwa beberapa kepala daerah di Jawa Tengah, seperti di Pati, Jepara, Pekalongan, Salatiga, Kendal dan lainnya kembali menggulirkan wacana penerapan lima hari sekolah. Menanggapi hal tersebut, PWNU Jateng menegaskan sikapnya untuk tetap konsisten sebagaimana keputusan sebelumnya.
“PWNU meneguhkan sikap bahwa lima hari sekolah tidak boleh diwajibkan. Kebijakan itu harus bersifat opsional dan disesuaikan dengan kesiapan masing-masing sekolah,” tegasnya saat press conference usai Rapat Pleno.
Ia menjelaskan, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 menegaskan bahwa sekolah yang ingin menerapkan lima hari belajar wajib memperhatikan kesiapan sarana prasarana, serta mendapatkan persetujuan dari tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat.
“Kami meminta pemerintah daerah tidak memaksakan kebijakan ini. Dunia pendidikan harus mempertimbangkan kondisi sosial, terutama tradisi pendidikan diniyah dan kegiatan keagamaan di masyarakat,” ujarnya.
Dalam isu kedua, PWNU Jateng menyoroti kenaikan tarif PBB di sejumlah kabupaten/kota. Meski beberapa daerah telah membatalkan kebijakan tersebut setelah muncul penolakan warga, masih ada daerah lain yang tetap menaikkan PBB secara senyap.
“Kami memahami berkurangnya transfer dana dari pusat ke daerah, tetapi pemerintah tidak boleh mengabaikan kondisi ekonomi rakyat. Daya beli menurun, pengangguran meningkat, ekonomi belum pulih,” ujarnya.
PWNU meminta pemerintah daerah mencari sumber pendapatan alternatif, bukan menaikkan pajak yang langsung dirasakan masyarakat kecil.
“Silakan cari sumber PAD lain yang lebih kreatif dan tidak membebani langsung masyarakat,” tambahnya.
Isu ketiga yang tak kalah penting adalah penanganan rob yang berkepanjangan di wilayah pesisir, terutama di kawasan Timbulsloko dan sekitarnya. Rob telah menyebabkan kerusakan parah pada fasilitas umum, seperti sekolah, masjid, TPQ, madrasah, hingga rumah-rumah warga.
“Kami meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah lebih serius dalam menangani rob. Jangan biarkan masyarakat terus hidup dalam genangan tanpa solusi nyata,” kata Kiai Rozin.
Rapat pleno PWNU Jateng ini menegaskan bahwa NU akan terus berada di garis depan dalam mengawal kebijakan publik agar berpihak kepada masyarakat luas, terutama kalangan bawah dan komunitas pesantren.
“NU tidak hanya mengurus masalah ibadah, tetapi juga hadir membela kepentingan umat dalam hal pendidikan, ekonomi, dan kemanusiaan,” pungkasnya.
